PALANGKA EKSPRES

TERDEPAN DAN SELALU LEBIH MAJU
Edisi 24 Mei 2018

Provinsi Borneo Raya untuk Ibu Kota Negara

Catatan: Korrie Layun Rampan
Gambar Provinsi Borneo Raya untuk Ibu Kota Negara
Polemik mengemuka saat banjir melanda Jakarta beberapa waktu lalu berikut problem kemacetan, kepadatan penduduk, dan sebagainya memunculkan ide lama tentang pemindahan ibu kota negara. Pada tahun 1957, Presiden Soekarno menyampaikan ide untuk memindahkan ibu kota negara di Jakarta ke Palangkaraya di Kalimantan Tengah.
 
Mungkin ide ini terinspirasi oleh pemindahan ibu kota Amerika Serikat dari New York ke Washington DC.Ternyata pemindahan itu membawa banyak berkah yang sangat menguntungkan bagi AS. Itu berarti bahwa pemindahan ibu kota negara bukanlah hal yang tabu.
 
Rebublik Indonesia sendiri telah mengalami beberapa pemindahan ibu kota seperti ke Jogjakarta dan kemudian ke Bukittinggi. Hanya pemindahan itu dialami pada saat RI dalam masa-masa kritis dan dramatis, tidak dirancang sebagaimana perancangan pemindahan ibu kota pemerintahan dari New York ke Washington DC.
 
Pada masa lampau, beberapa kerajaan di Indonesia mengalami pemindahan ibu kota seperti halnya Majapahit, Mataram, Paser, bahkan Kerajaan Kutai.Kerajaan yang terakhir ini mengalami pemindahan dari Jaitan Layar, Kutai Lama dan kemudian ke Pemarangan, terakhir ke Tangga Arung yang kini dikenal Tenggarong.
 
Dengan maksud lebih memaksimumkan ibu kota sebagai tempat khusus untuk mempercepat segala aktivitas, sebuah tempat yang menjadi ibu kota haruslah memenuhi semua syarat. Misalnya, percepatan aktivitas secara maksimum, keamanan, kemudahan lalu-lintas, tersedianya infrastruktur, kepadatan penduduk, letak geografi, ancaman banjir, tanah longsor, ancaman gunung api, dan sebagainya. Hal-hal ini harus diantisipasi dengan perhitungan akademis yang disinergikan lewat pengkajian mendalam.
 
Pemindahan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke tempat lain, haruslah berdasarkan validitas kejadian bukan berdasarkan hal-hal yang bersifat emosional. Untuk itu, haruslah diperhitungkan secara benar dan sahih. Bukan hanya karena Jakarta dilanda banjir dan dibelit kemacetan, serta berbagai problem lain. Tapi, pemindahan itu haruslah rasional dan memenuhi syarat yang patut, pantas, dan diyakini kebenaran yang menguntungkan.
 
Dalam hal pemindahan itu haruslah dikaji dengan penelitian yang teliti. Presiden Soeharto pernah menyampaikan keinginan memindahkan ibu kota Jakarta ke Jonggol, Jawa Barat. Tapi ide itu terhenti saat Soeharto lengser, Mei 1998. Presiden SBY pada tahun 2009 saat berada di Palangka Raya mengingatkan kembali ide Presiden Soekarno, namun ide itu baru muncul kembali saat banjir melanda Jakarta awal 2013.
 
Mengingat Jakarta sebagai ibu kota pemerintahan dan ekonomi memiliki keterbatasan tertentu, khususnya mengenai keterbatasan wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Menurut sumber statistik, Jakarta berpenduduk malam hari 8-9 juta, siang hari 12-13 juta karena datangnya pekerja-pekerja dari interland yang mengitari Jakarta seperti Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi dan lainnya.
 
Dengan kepadatan penduduk itu, Jakarta sulit bergerak apalagi dengan pergerakan sektor ekonomi yang membuat Jakarta lebih padat. Berbagai pabrikan yang tumbuh di kota ini  melahirkan jutaan buruh yang mengambil bagian sektor ekonomi.
 
Pemindahan yang mungkin dilakukan adalah memilih wilayah Indonesia dari barat ke timur (atau sebaliknya) seperti dari Sumatera ke Papua. Memilih dua pulau besar itu memiliki risiko jauhnya letak ibu kota dari wilayah tertentu, demikian juga kalau memilih pulau-pulau kecil seperti yang berada di Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara akan membawa akibat yang sama seperti Jakarta.
 
Seperti diketahui, overload penduduk dengan pendirian gedung-gedung tinggi di Jakarta membuat setiap tahun tanahnya turun beberapa sentimeter. Jadi, sebaiknya memilih pulau-pulau besar yang berada di tengah-tengah kepulauan Nusantara seperti Sulawesi atau Kalimantan. Jika memilih Sulawesi, pulau ini memiliki keterbatasan yang khas, yaitu banyaknya gunung berapi yang hampir setiap saat meletus dan seringnya banjir di kawasan-kawasan tertentu. Karena itu pilihan yang paling tepat adalah memilih Kalimantan yang dari sudut geografi berada di tengah-tengah.
 
Ada alternatif jika ibu kota RI tidak dipindahkan ke Palangkaraya di Kalteng, ada kawasan lain yang cocok dan tepat di perbatasan Kalteng dan Kaltim. Kawasan yang dimaksud adalah daerah Benangen dalam kecamatan Bintang Awai yang ada di Kalteng dan Kecamatan Bentian Besar yang merupakan bagian Kaltim di Kutai Barat. Dua wilayah ini memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Kalimantan.
 
Keunggulanya itu adalah letak tanahnya yang tinggi dari permukaan laut sehingga terhindari dari banjir. Sungai-sungai yang ada merupakan sungai kecil yang masing-masing bermuara ke Sungai Barito atau Sungai Kedang Pahu yang bermuara ke Sungai Mahakam. Dengan penataan yang dirancang dengan baik, sungai-sungai ini akan memberikan manfaat besar bagi ibu kota seperti untuk penyediaan air minum, pembangkit listrik, pemeliharaan ikan, dan irigasi pertanian.
 
Wilayah ini merupakan hutan rimba. Karena itu penataanya dapat dilakukan dengan sempurna lewat penelitiaan, perencanaan, dan penentuan lokasi-lokasi tertentu tempat dibangunya sarana ibu kota. Tjilik Riwut telah membangun Kota Palangka Raya dari hutan rimba. Demikian juga ibukota RI yang dimaksud, dibangun dari hutan dan tanah yang sebagian besar belum dijamah manusia.
 
Karena itu istana Presiden dan Wakil Presiden, gedung DPR/MPR/DPD, gedung kedutaan asing, gedung-gedung departemen, gedung-gedung sekolah-perguruan tinggi, pasar, gedung kesenian, sarana olahraga, pusat-pusat perbelanjaan, perumahan PNS serta swasta, dan sebagainya dapat dirancang dengan planning yang tepat.
 
Kota berplanologi dan terencana dengan jalan-jalan berikut tata kota yang dirancang untuk ratusan tahun. Dengan begitu, maka kota dalam jangka panjang tidak akan semrawut oleh kemacetan dan penganggu stabilitas lainnya seperti banjir dan keamanan.
 
Untuk itu perlu dipikirkan pemekaran baru bagi wilayah ibu kota tersebut. Pemekaran baru itu sangat mungkin dilakukan sebagai provinsi baru. Provinsi itu mengambil sebagian wilayah Kalteng dan sebagian wilayah Kaltim. Wilayah itu bisa disebut sebagai Provinsi Borneo Raya. Ibu kotanya Soekarno-Hatta, dengan bandar udara Gusdur. Pelabuhan lautnya dapat bersatu ke Pelabuhan Trisakti di Banjarmasin, ke Pelabuhan Semayam Balikpapan, dan Pelabuhan Maloy di Sangatta, Kutim.
 
Ibu kota ini sangat indah dan aman karena dilindungi pegunungan Muler dan Schewaner di utara dan pegunungan Meratus di selatan, serta Sungai Barito di barat dan Sungai Mahakam di Timur. Kedua sungai besar ini berjarak sekitar  100 km dari rencana ibu kota RI tersebut. (*/ibr)
 
Ingin berkomentar
Komentar Terbaru.

Komentar untuk "Provinsi Borneo Raya untuk Ibu Kota Negara"

(harus diisi)
  • PALANGKA EKSPRES

    HARIAN PAGI PERTAMA DAN TERBESAR DI KALIMANTAN TENGAH

    Alamat Redaksi: Jl. Tjilik Riwut Km. 2,5 Gedung Biru Kalteng Pos Palangka Raya, Tlpn & Fax (0536) 3264171. Email Redaksi: redaksi@Palangkaekspres.com
    Alamat Iklan:Jl. Tjilik Riwut Km. 2,5 Gedung Biru Kalteng Pos Palangka Raya, Tlpn & Fax (0536) 3264171. Email Iklan : iklan@Palangkaekspres.com 
    Alamat Pemasaran: Gedung Biru Kalteng Pos Jl.Tjilik Riwut km.2,5 Palangka Raya, Tlpn & Fax (0536) 3264171, Email Pemasaran : pemasaran@palangkaekspres.com


    LOADING HALAMAN WEB DALAM 0.5969 DETIK