PALANGKA EKSPRES

TERDEPAN DAN SELALU LEBIH MAJU
Edisi 23 Mei 2018

BBM Tanggung Jawab Pertamina

Gambar BBM Tanggung Jawab Pertamina
PALANGKA RAYA - Permasalahan BBM yang terjadi di wilayah Kalteng belakangan ini tak bisa serta merta diserahkan pemerintah daerah penyelesaiannya. Pasalnya, pengelolaan BBM sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui pertamina. Sehingga, adanya upaya untuk melakukan gugatan class action terhadap pemerintah daerah terkait permasalahan BBM ini, sebenarnya salah sasaran.
 
Class action kan hak mereka, ya wajar saja ketika masyarakat merasa dirugikan. Tetapi kerugiannya apa, harus konkret, kata Kepala Biro Hukum Setda Kalteng Amir Hamzah K Hadi SH di ruang kerjanya, Senin (4/2) pagi. Menurut dia, gugatan kelompok dapat disampaikan ke instansi, lembaga atau perusahaan terkait.
 
Dengan dicontohkannya, BBM adalah tanggungjawab pertamina di bawah langsung pemerintah pusat, sehingga class action harus disampaikan ke pemerintah pusat. Bukan Pemprov tujuannya kalau itu masalah BBM, melainkan ke pusat atau penyelenggara langsung. Kalau dasarnya adalah di SPBU yang mendapatkan BBM ternyata bukan pengguna yang sebenarnya, hilirnya SPBU kan tetap ada di pertamina, ujarnya.
 
Menuru Amir, gugatan kelompok adalah perdata. Yang bisa disampaikan ke lembaga peradilan seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait administrasi dan pelayanan hingga Pengadilan Negeri (PN) khusus kerugian konkret (nominal) kelompok masyarakat yang melakukan class action. Sama dengan gugatan biasa, terkait kebijakan misalnya bisa ke PTUN dan kerugian materi ke pengadilan, tetapi harus konkret, ucapnya.
 
Ditambahkannya, mulai mencuatnya class action, kata Amir, dapat menjadi bukti jika wawasan hokum masyarakat Kalteng terutama Palangka Raya, mulai meningkat. Politik semakin pintar dan hukum semakin meningkat pemahamannya, tetapi perlu tambahan yakni terkait syarat menuntut, tujuan menuntut apa dan bagaimana, bebernya.
 
Ditegaskan Amir, meskipun berada dalam garis koordinasi dengan pemerintah pusat, pemprov hanya bisa terkena gugat kelompok akibat kebijakan yang merugikan masyarakat. Kembali lagi harus ada kerugian nyata, tukasnya. (abe/tur)
Ingin berkomentar
Komentar Terbaru.

Komentar untuk "BBM Tanggung Jawab Pertamina"

(harus diisi)
  • PALANGKA EKSPRES

    HARIAN PAGI PERTAMA DAN TERBESAR DI KALIMANTAN TENGAH

    Alamat Redaksi: Jl. Tjilik Riwut Km. 2,5 Gedung Biru Kalteng Pos Palangka Raya, Tlpn & Fax (0536) 3264171. Email Redaksi: redaksi@Palangkaekspres.com
    Alamat Iklan:Jl. Tjilik Riwut Km. 2,5 Gedung Biru Kalteng Pos Palangka Raya, Tlpn & Fax (0536) 3264171. Email Iklan : iklan@Palangkaekspres.com 
    Alamat Pemasaran: Gedung Biru Kalteng Pos Jl.Tjilik Riwut km.2,5 Palangka Raya, Tlpn & Fax (0536) 3264171, Email Pemasaran : pemasaran@palangkaekspres.com


    LOADING HALAMAN WEB DALAM 0.0963 DETIK