PALANGKA EKSPRES

TERDEPAN DAN SELALU LEBIH MAJU
Edisi 23 Mei 2018

KPK Periksa Sri Mulyani di Washington

JAKARTA - Setahap demi setahap, pengembangan penyidikan kasus Bank Century dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski terkesan lambat, kali ini, KPK akan meminta keterangan Direktur Pelaksana Bank Dunia atau mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Rencana KPK untuk memanggil Sri Mulyani terungkap dalam rapat tim pengawas kasus Bank Century di DPR, kemarin (27/2).
 
Anggota timwas kasus Bank Century Ahmad Yani yang pertama kali mempertanyakan kabar tersebut kepada pimpinan KPK. "Apa betul KPK sudah minta keterangan bu Sri Mulyani, tapi bu Sri Mulyani tidak bisa hadir," ujar Yani. Yani menyatakan, jika kabar itu benar, KPK sebaiknya segera menindaklanjutinya. Dalam hal ini, KPK bisa menyusul Sri Mulyani ke Washington DC, Amerika Serikat, untuk meminta keterangan yang bersangkutan. "Kalau tidak ada biaya, sampaikan ke Komisi III, kami akan fasilitasi," ujar anggota Komisi III DPR itu.
 
Ketua KPK Abraham Samad membenarkan pertanyaan Yani. Menurut Samad, memang telah ada permintaan KPK kepada Sri Mulyani untuk meminta keterangan terkait kasus Bank Century. "Betul bahwa kita mengalami kendala Bu Sri Mulyani karena jauh," ujar Samad. Tindak lanjut pasca kendala itu, kata Samad, KPK merencanakan untuk menemui langsung Sri Mulyani di Washington DC.
 
Penyidik KPK akan diberikan tugas meminta keterangan Sri Mulyani di kantornya itu. "Kita sudah tanda tangan surat untuk melakukan pemeriksaan di Amerika. Masalah biaya juga tidak ada masalah," ujarnya. Saat ditemui usai rapat, Samad menyatakan bahwa kendala pemanggilan Sri Mulyani adalah terkait jadwal kesibukan yang bersangkutan.
 
Sementara KPK saat ini diburu waktu karena kasus sudah berlangsung lama. "Makanya teman-teman penyidik buat kesimpulan untuk melakukan pemeriksaan di sana," ujarnya. Terungkap pula bahwa keberangkatan para penyidik tidak hanya ke Washington. Rencananya para penyidik juga akan mengunjungi Tokyo.
 
Namun Samad enggan mengungkap siapa pihak yang dimintai keterangan di Tokyo. "Di Tokyo tidak bisa disebutkan," ujarnya. Kemungkinan para penyidik KPK akan bertolak ke Amerika dan Jepang mulai minggu depan. Banyak pertanyaan dari anggota timwas Century soal kelambanan KPK, terutama dalam menetapkan status para Dewan Gubernur BI.
 
Sejak menetapkan BM (Budi Mulya) dan SCF (Siti Fajriah) sebagai tersangka dalam kasus Bank Century, KPK terkesan lamban dalam mengembangkan penyidikannya. "Saya cenderung mencatat ada penurunan kecepatan dari KPK," ujar Hendrawan Supratikno, anggota timwas Bank Century dalam rapat. Anggota timwas Bank Century Fahri Hamzah mempertanyakan keputusan KPK dalam menetapkan tersangka mantan Gubernur BI yang juga Wakil Presiden Boediono.
 
Fahri menyatakan, konstruksi yang dimiliki KPK sudah jelas, namun tidak bisa dipastikan apa yang ditunggu KPK. "Pertanyaan ini yang selalu ditanyakan ke KPK, apa yang menghalangi KPK mengambil keputusan soal Boediono," ujarFahri. Bisa jadi, kata Fahri, KPK tersandera oleh status Boediono sebagai warga luar biasa.
 
Fahri juga mempertanyakan apakah KPK menilai Boediono tidak terkait dalam kasus Century. "Kalau tidak terkait, jelaskan kenapa tidak terkait, sebagai pihak yang teken FPJP," ujarnya. Fahri menilai, jika Boediono diseret pada 2014, kasus Century akan seperti kasus BLBI yang tidak selesai-selesai. "Sekarang saatnya, karena saat dia tidak menjabat sebagai wapres, kita tidak punya peluang memperbaiki sistem," ujarnya.
 
Menanggapi pertanyaan-pertanyaan itu, Abraham menyatakan bahwa KPK saat ini memerlukan bukti yang lebih akurat dalam menetapakn Dewan Gubernur lain. "Saya perlu jelaskan, bahwa sampai hari ini kita belum bisa mengambil kesimpulan atas keterlibatan Dewan Gubernur lain sebelum kita memeriksa BM," ujar Abraham. Menurut Abraham, setelah memeriksa BM, KPK bisa memastikan seperti apa keterlibatan para Dewan Gubernur BI.
 
"Karena itu, tolong kita diberi kesempatan bersabar menunggu," ujarnya. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyatakan, para pimpinan KPK selalu menerapkan ketaatan etika profesi. Ketaatan itu diperlukan untuk menggali, menemukan kebenaran materiil, termasuk keputusan menetapkan para Dewan Gubernur BI dalam kaitan kasus Bank Century.
 
"Konsekuensi penetapan dengan dkk (dan kawan-kawan, red) tentu tidak ringan," ujar Busyro. Busyro memberi contoh penetapan tersangka Irjen Djoko Susilo dalam kasus simulator SIM. Menurut dia, saat ini ada langkah-langkah KPK yang bisa ditunjukkan ke publik. "Konsekuensi yang dipegang penegak hukum adalah kehati-hatian," ujarnya.
 
Busyro minta agar anggota timwas bersabar. Para pimpinan KPK juga ingin menyelesaikan sebelum tahun 2014. Namun, semua itu tergantung ketersediaan bukti-bukti, bukan faktor lain. "Kami berani meng-underline, untuk yang ini dkk-nya siapa, kami tidak bisa buka," tandasnya. Usai rapat timwas, tim kecil kasus Bank Century melakukan rapat lanjutan.
 
Tim yang terdiri dari masing-masing satu anggota dari sembilan fraksi di DPR itu membahas pemanggilan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Anggota timcil Hendrawan Supratikno menyatakan, rapat memutuskan untuk menemui Anas di kediamannya. "Jadi sebelum putuskan (pemanggilan) akan silaturahmi ke rumah Anas," ujarnya.
 
Menurut Hendrawan, setiap fraksi dimintai pandangannya tentang wacana pemanggilan Anas. Semua fraksi setuju bahwa keterangan Anas perlu jika dia memiliki informasi yang bisa mempercepat kasus ini. Untuk memastikannya, maka terlebih dahulu timcil akan datang ke rumah Anas. "Kami nggak mau langsung panggil. (kalau) ternyata informasinya tidak penting, justru hanya akan menimbulkan kegaduhan, dagelan, dan hiruk-pikuk politik," ucapnya. Hendrawan mengatakan, waktu kunjungan belum ditentukan, tetapi diperkirakan pekan depan.
 
Anggota Timwas Century Bambang Soesatyo menambahkan, timcil ingin mengonfirmasi pernyataan tokoh-tokoh yang datang ke rumah Anas terkait kasus Century. Sejumlah tamu yang sebagian adalah para kolega politisi Anas menyampaikan bahwa Anas memiliki informasi terkait kasus Century. "Ketika Anas katakan iya (mau membuka informasi soal Century), Timwas akan mengundang secara resmi untuk menyampaikan di timwas ini," tandasnya. (bay/nw/jpnn)
Ingin berkomentar
Komentar Terbaru.

Komentar untuk "KPK Periksa Sri Mulyani di Washington "

(harus diisi)
  • PALANGKA EKSPRES

    HARIAN PAGI PERTAMA DAN TERBESAR DI KALIMANTAN TENGAH

    Alamat Redaksi: Jl. Tjilik Riwut Km. 2,5 Gedung Biru Kalteng Pos Palangka Raya, Tlpn & Fax (0536) 3264171. Email Redaksi: redaksi@Palangkaekspres.com
    Alamat Iklan:Jl. Tjilik Riwut Km. 2,5 Gedung Biru Kalteng Pos Palangka Raya, Tlpn & Fax (0536) 3264171. Email Iklan : iklan@Palangkaekspres.com 
    Alamat Pemasaran: Gedung Biru Kalteng Pos Jl.Tjilik Riwut km.2,5 Palangka Raya, Tlpn & Fax (0536) 3264171, Email Pemasaran : pemasaran@palangkaekspres.com


    LOADING HALAMAN WEB DALAM 0.0822 DETIK