Pengobatan Gratis BI, Bukan Sekedar Baksos.

Akibat Karhutla dan Asap, Debitur Was Was

Rabu, Tanggal 18-09-2019, jam 07:08:43

single-post

Baksos - Bank Indonesia Kalteng menggelar bakti sosial pengobatan gratis kepada warga, bekerja sama dengan TNI.


Bagai agenda tahunan, Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang meluas di pada musim kemarau, kerap memicu bencana asap. Itu bila penanganannya tidak serius. Kondisi ini tentu mengancam kesehatan masyarkat dan secara tidak langsung berimbas pada stabilitas perekonomian, khususnya kelancaran pembayaran kredit.


Sejak tahun 2015 silam, disebut bahwa bencana asap terparah yang terjadi, kini tahun 2019, tepatnya diawal bulan September, udara terasa sudah tidak sehat. Bahkan Karhutla dan polusi asap terjadi di Provinsi Kalteng, Riau dan Kalbar. Hanya saja di Kalteng, khususnya di Kota Palangka Raya dalam kategori berbahaya. Ini dapat dilihat dari paparan KLHK-Palangka Raya dalam data provided by Indonesia Ministry of Envoironment dan Forestry di aplikasi, tingkat pencemaran udara mencapai nilai 1939 AQI, tertanggal 16 September 2019.

Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng meliburkan aktivitas persekolahan dengan surat edaran Nomor 422.3/1931/Disdik/IX/2019. Bahkan, aktivitas perkuliahan di UPR juga diliburkan dengan surat edaran Nomor : 15/UN24/LL/2019. Menurut Rektor UPR, Dr Andre Elia Embang SE MSI, mahasiswa atau masyarakat dengan usia produktif saja bisa sakit dengan tingkat pencemaran udara tersebut.

Itulah sebagai pengantar, sebagai korelasi bahwa bahaya karhutla dan kabut asap terhadap debitur pelaku usaha.

Dari hasil diskusi dengan pelaku usaha kecil dan menengah, mereka merasa waspada. Kesehatan mereka terancam dikarenakan terpapar asap. Lebih lagi, yang begerak disektor pertanian, perkebunan dan jual beli sembako. Hasil pertaniannya terancam gagal panen, kebunnya terbakar dan keterlambatan distribusi sembako.

Bila kondisi terburuk itu terjadi, maka berpengaruh laba penghasikan. Kemudian akan berpengaruh juga dengan pembayaran kredit yang akan jatuh tempo.

Dalam hal ini, apakah ada kebijakan dari Bank Indoensia yang untuk mereka dari pihak Bank yang notabenenya dibawah pengawasan Bank Indonesia.

Dalam pencarian di dunia maya, ada satu kebijakan yang menarik untuk disampaikan. Yakni boks pemberian perlakuan khusus bagi kredit kepada debitur di daerah bencana. Kebijakan ini terposting di tahun 2006 saat terjadi bencana letusan gunung berapi, bencana banjir di Wasior dan bencana tsunami di kepulauan Mentawai.

Yakni dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur BI dengan berdasarkan PBI No.8/15/PB/2018. Untuk pokok kebijakannya yakni, penetapan kualitas kredit oleh bank umum atau penyedia dana lain bank dengan flafon sampai dengan lima milyar didasarkan pada ketepatan pembayaran selama tiga tahun. Kualitas kredit bagi Bank. Restrukturisasi sampai dengan tiga tahun setelah terjadinya bencana oleh Bank Umum. Kemudian pemberian kredir baru bagi debitur yang terkena dampak bencana alam.

Dalam kebijakan di atas, ada poin menjadi batasan dalam pemberlakuan khusus ini. Yakni, bencana yang terjadi adalah faktor alam. Kemudian kerusakan akibat bencana alam berdampak langsung dirasakan masyarakat.

Bagiamana dengan kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan polisi kabut asap. Apakah ini dalam kategori bencana alam. Bagaimana situasi pekerekonomian suatu daerah dengan kondisi Karhutla, terpapar asap berbahaya, bila masyarakatnya sakit. 

Benar, saat ini, persoalan karhutla dan kabut asap bukan kategori bencana alam. Artinya kebijakan diatas tidak berlaku. Namun secara tidak langsung, BI tetap memperhatikan persoalan tersebut.

Masih ada keterkaitannya. Tepat di hari Selasa (17/9/2019), Bank Indonesia di Kalimantan Tengah, bersama pihak Korem 102/PJG, Dankesyah 12.04.02 RS. TNI-AD TK.IV menggelar kegiatan sosial. Yakni pengobatan gratis bagi masyarakat kawasan pelabuhan rambang, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Kawasan padat penduduk, didominasi pelaku usaha. Walau tidak semua, namun ada pelaku usaha sebagai kreditur Bank. Pelaksanaan kegiatan ini , secara tidak langsung menjawab keprihatinan mereka Begitulah sedikit ulasan dalam tulisan ini dari kaca mata awam.

Bila dapat disimpulkan, Bank Indonesia yang notabenenya sebagai Bank Sentral yang memiliki tiga yakni membuat dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dengan turut menjaga kesehatan para pelaku usaha, maka tunailah tugas pokok tersebut. (*)