Transmigrasi, Bertentangan dengan Hasil Kongres Pemuda Dayak

Rabu, Tanggal 09-10-2019, jam 01:55:35

single-post

Ilustrasi Transmigrasi. Antaranewskalteng

PALANGKA RAYA – Gelombang protes dan penolakan terkait dicabutnya moratorium transmigrasi di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), yang sebelumnya dilakukan Aliansi Dayak Bersatu, sampai saat ini menjadi pekerjaan rumah (PR) yang belum dituntaskan oleh pihak terkait.

Adanya pencabutan ini terang saja membuat sejumlah kabupaten di daerah ini kembali mencadangkan lahan ribuan haktare (Ha) kepada para transmigran baru.

“Kita tetap menolak penempatan transmigrasi baru dan mendesak diberlakukan kembali moratorium transmigrasi tersebut. Kita telah menyampaikan keberatan kepada Pemerintah Provinsi Kalteng, DPRD Kalteng, DPR RI utusan Kalteng, dan DPD RI Perwakilan Kalteng. Sampai sejauh ini kita belum mendapatkan jawaban dan kepastian terhadap penolakan tersebut,” kata Koordinator Aliansi Dayak Bersatu Kalteng dan aktivis Dayak Maanyan, Ingkit Djaper, kemarin (7/10).

Penolakan tersebut tentunya bukan tidak berdasar. Hal ini sebagai bentuk aspirasi, kebulatan tekad, dan langkah pengawalan amanah yang tertuang pada hasil Rekomendasi Kongres I Pemuda Dayak Indonesia dan Pernyataan Sika dan Kebulatan Tekad Pemuda Dayak  Kalteng pada tanggal 3-5 Agustus 2015 lalu di Kota Palangka Raya. Hal ini dilakukan para Pemuda Dayak untuk mengantisipasi adanya maksud-maksud dekstruktif memecah belah masyarakat dan daerah di Kalimantan.

Dalam kongres itu juga telah di inventarisir berbagai masalah urgen yang dihadapi masyarakat adat Dayak, yaitu Program Transmigrasi Baru bagi penduduk asli (Masyarakat Dayak) merupakan sebuah ancaman besar, karena dapat menyisihkan peran dan keberadaan masyarakat Dayak dalam berbagai sektor kehidupan dan ini sangat potensial menimbulkan gangguan stabilitas keamanan, persatuan, dan kesatuan bangsa.

 

“Masyarakat Dayak merasa terjajah di tanahnya sendiri, karena selama ini program transmigrasi dirasakan sebagai bentuk ketidakadilan bagi masyarakat Dayak,” kata Ingkit Djaper.

Bahkan dalam sebuah permukiman transmigrasi, pemerintah menyediakan berbagai fasilitas seperti listrik, jalan, perumahan, sekolah, puskesmas, tanah bersertifikat seluas 2,5 ha, jatah hidup diberikan selama dua tahun, dan berbagai fasilitas lainnya.

Sementara masyarakat lokal yang sudah hidup ratusan tahun bahkan ribuan tahun tidak menikmati program pemerintah berupa fasilitas yang diberikan kepada penduduk transmigrasi.

Artinya, menjadikan masyarakat lokal menjadi kaum minoritas di tanahnya sendiri. Pemerintah tidak perlu menyelesaikan persoalan lama (kemiskinan di Pulau Jawa) dengan membuat persoalan baru di Kalimantan. 

“Bahwa transmigrasi dianggap sebagai bentuk perampasan dan peminggiran terhadap hak-hak politik, hak budaya, dan hak ekonomi masyarakat Dayak,” kata Ingkit Djaper. (cen)