Ombudsman Bicara, Pemprov Kalteng Bergeming.

Terkait Polemik Jalan Eks PT Pertamina yang Tak Kunjung Usai

Selasa, Tanggal 15-10-2019, jam 03:46:06

single-post




PALANGKA RAYA – Sengketa eks jalan PT Pertamina (Persero) dan PT Patra Jasa di Kabupaten Barito Timur (Bartim) masih menjadi perbincangan hangat. Bahkan beberapa langkah sebagai upaya penyelesaian yang diambil pemerintah, masih belum dapat meredam polemik tersebut.


Sengketa yang tak kunjung usai itu pun membuat Ombudsman RI angka bicara. Lantaran sebelumnya, masyarakat Bartim telah melaporkan perusahaan BUMN tersebut. 

Dalam laporan tersebut, masyarakat mengadu adanya dugaan maladminsitrasi oleh PT Pertamina terkait penguasaan dan pengelolaan atas jalan industri raya (Jalan Eks Pertamina,red), yang merupakan jalur transportasi masyarakat dan jalan lintasan pengangkutan batu bara.


“Hasil pemeriksaan laporan masyarakat itu telah memenuhi persayaratan dan menjadi kewenangan Ombudsman RI, karena PT Pertamina merupakan BUMN. Jadi wajib untuk ditindaklanjuti,” kata Ketua Ombudsman Perwakilan Kalteng, Thoseng Asang, dalam rilisnya yang diterima PE.


Ombudsman RI kata Thoseng, sudah melayangkan surat kepada  PT Pertamina  dan PT Patra Jasa. Dimana dalam surat tersebut, diminta kepada kedua perusahaan untuk melakukan penundaan kegiatan dan pengelolaan atas jalan eks Pertamina. Yang merupakan jalur transportasi masyarakat dan batu bara.


“Kita sebagai perwakilan dari Ombudsman RI telah mendapat surat tembusan tersebut. Pun Gubernur Kalteng, Kapolda Kalteng, Bupati Bartim, Kapolres Bartim, Dandim Buntok, Kajari Bartim dan kepada pelapor,” urainya.


Surat tersebut terang Thoseng, dikarena kasus tersebut masih dalam pemeriksaan. Ombudsman RI ingin memastikan semua pihak harus patuh dan taat asas terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.


“Serta patuh dan taat terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, serta mencegah terjadinya maladministrasi,” jelasnya. 


Selain melayangkan surat, Ombudsman RI pun memantau langsung aktivitas dilapangan, pada tanggal, 12-13 Oktober 2019. Tim Ombudsman RI Perwakilan Kalteng juga memantau kondisi dilapangan serta meminta keterangan dari Bupati Bartim, masyarakat pemilik lahan di sekitar jalan Industri Raya dan beberapa orang masyarakat pemilik armada jasa angkutan batu bara pengguna jalan tersebut.   


“Langkah-langkah solusi sudah dilakukan oleh pemerintah setempat. Dimana diharapkan adanya win-win solution,” ucapnya. 


Sementara itu, Damang Paju X, Elitson, menerangkan bahwa yang merintis jalan yang disengketakan tersebut PT Pertamina sejak Tahun 1972 – 1974. Jalan tersebut dikelola PT Yayang yang bergerak disektor perkayuan.


“Sampai sekarang masih digunakan oleh PT Yayang untuk mengangkut kayu, saya tidak melihat kalau PT Pertamina mengelola atau memelihara dengan rutin jalan tersebut. Dan keberatan apabila pihak Pertamina mengklaim jalan itu adalah  milik mereka.

Sedangkan masyarakat dan perusahaan tambang ikut memelihara dan merawat jalan itu, sehingga jalan tersebut layak digunakan oleh masyarakat umum,” jelasnya.


Sampai saat ini, ungkap Thoseng, pihaknya menyarankan PT Pertamina dan PT Patra Jasa mematuhi dan mentaati saran Ombudsman RI agar tidak melakukan aktivitas. Apalagi menutup jalan. 


“Karena untuk kepentingan umum, serta menyarankan kepada Bupati Bartim, kapolres dan pihak terkait serius menangani masalah tersebut dan mencegah terjadinya konflik sosial budaya,” sarannya.


Sementara masalah akhirnya membuat Pemprov Kalteng bergeming.  Wakil Gubernur Kalteng H Habib Said Ismail turun tangan. Mengunjungi jalan Pertamina dengan tujuan mengatasi polemik yang terjadi selama ini yang belum terselesaikan.


"Pemerintah wajib hadir di tengah masyarakat. Untuk mengetahui apa yang menjadi akar masalahnya,” kata Wagub, kemarin (15/10). 
Pemprov akan melakukan pertemuan agar polemik ini tidak berlarut – larut yang dapat merugikan semua pihak.


"Pertemuan itu memanggil PT Patra Jasa, PT Senamas Energindo Mineral (SEM) dan perusahaan lain yang melalui jalan tersebut serta masyarakat yang terdampak,"bebernya.
Selain itu, Pemprov Kalteng juga sudah melayangkan surat ke PT Pertamina untuk mempertanyakan status jalan pertamina tersebut.


"Pertemuan nantinya di kantor gubernur dan dilakukan tertutup. Hasilnya akan dipublikasikan kepada masyarakat luas, semua akan transparan," pungkasnya. 


Dari pantauan PEdilapangan, jalan eks Pertamina ditutup oleh PT Patra Jasa dengan dua buah ban dump truck di tengah jalan, sehingga angkutan batu bara milik PT Senamas Energindo Mineral (SEM) anak Perusahaan PT Rimau Group, tidak dapat melintas. Berkat dimediasi oleh wagub, jalan bersengketa itu pun dibuka kembali.

Armada angkutan batu bara bisa melintas. Diketahui, jalan eks Pertamina memiliki panjang kurang lebih 60 km dari Desa Bentot, Kecamatan Patangkep Tutui - Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat. (ell/cen)