Pemindahan Ibukota Jangan Jadi Bumerang

Selasa, Tanggal 14-05-2019, jam 07:57:49

single-post

FOTO: RIKO/PE TEGAS: Kepala Perwakilan Ombudsman Kalteng Thoeseng TT Asang mengatakan permasalahan daerah harus selesai sebelum jadi ibukota, kemarin (13/5).

PALANGKA RAYA – Kalteng salah satu kandidat wacana pemindahan ibukota oleh Presiden RI Ir Joko Widodo. Namun tidak sedikit keritikan jika Kalteng manjadi ibukota negara nantinya, yaitu pemerintah harus membangun fasilitas untuk masyarakat setempat. Hal ini dikatakan Kepala Perwakilan Ombudsman Kalteng Thoeseng TT Asang.

"Memang saat ini sedang buming isu terkait pemerintah pusat, akan memindahkan ibukota RI dan salah satu kandidatnya adalah Kalteng. Yang menjadi fokus sekarang adalah bagaimana hal tersebut bukan hanya sebatas wacanan dan sensasi saja, tetapi terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan yang ada di tiga wilayah digadang-gadang sebagai ibukota,” ujar Thoeseng, kemarin (13/5).

Kemudian, lanjut Thoeseng, adanya sensasi itu dapat dipastikan akan membawa perubahan seperti harga tanah. Akhirnya masyarakat asli bisa keteteran tidak bisa membeli. “Ini yang harus disampaikan kepada masyarakat. Ini baru wacara tetapi masyarakat sudah mulai gaduh, ini aja masih belum jelas pemindahannya,” sebut Thoeseng.

Pemerintah harus mengakomodir seluruh kekuatiran masyarakat terkait isu pemindahan ibukota tersebut. Dimana hal itu merupakan hal wajar, karena dalam rangka antisipasi masyarakat terkait kekuatiran itu akan berdampak pada ketertinggalan masyarakat jika memang benar jadi ibukota.

"Ada penambahan ibukota itu tidak perlu semua aspek dipindahkan kemar. Harapan kita jika benar terjadi pemindahan lebih efektif. Tetapi pemerintah harus memperhatikan segi kesiapan masyarakat kita, jangan hanya fokus pemindahan saja, serta jangan  menghilangkan hak masyarakat. Jangan menjadi boomerang untuk masyarakat kita," tegasnya. 

Pemerintah harus bisa mencegah setiap permasalahan yang ada antara aturan yang ada dengan masyarakat. Apapun bentuk perpindahan semuanya harus diberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian terkait pertahanan budaya harus tetap dijalankan, karena itu adalah hal yang sensitive, kemudian juga terkait sosial politik. Ini tugas utama pemerintah untuk mempersiapkan mental masyarakat lokal sendiri.

“Jika muncul budaya baru diharapkan tidak menggerus budaya asli daerah, lebih utama tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Pancasila. Sebelum ada konflik, pemerintah harus memberikan informasi kepada masyarakat jika ini benar-benar terjadi. Terpenting dalam tata ruang dibangun fasilitas yang merata," pungkasnya. (iko/her)