Kades Dorong: Tidak Ada Jual Beli kepada Perusahaan Batubara

Warga Tuntut Penyelesaian Aset Desa

Rabu, Tanggal 15-05-2019, jam 08:05:21

single-post

FOTO WARGA FOR PE SENGKETA: Sejumlah warga, pihak perusahaan, pemerintah desa dan pemerintah kecamatan saat melakukan pengukuran luasan lahan aset di Desa Dorong, Bartim, kemarin (14/5).

TAMIANG LAYANG - Sejumlah warga Desa Dorong, Kecamatan Dusun Timur, Barito Timur (Bartim) menuntut penyelesaian lahan aset desa yang dilintasi perusahaan menjadi jalan Hauling. Setelah adanya mediasi di kantor Desa Dorong, diputuskan untuk melakukan pengukuran luasan lahan aset desa yang diklaim sejak 1969 lampau.

“Kami tidak mengganggu aktivitas di lokasi tambang.  Namun perusahaan jangan dulu melintasi lahan desa sebelum ada kejelasan dengan desa,” kata Aldi seorang warga Desa Dorong. 

Ditambahkannya hari ini (kemarin,red) dilakukan pengukuran dan nanti akan dibuat surat menyuratnya. Setelah itu baru ada pertemuan lagi antara perusahaan dan pemerintah desa serta warga desa untuk membahas kontribusinya terhadap desa. “Saya ingin permasalahan ini cepat selesai juga ada kejelasan. Sehingga ada sinergi antara masyarakat desa dan pihak perusahaan,” timpalnya.

Terpisah, Kepala Desa Dorong Superson menyatakan, bahwa pemerintah desa (Pemdes) tidak pernah menjual aset desa kepada perusahaan batubara yang melakukan aktivitas di wilayah tersebut. “Pemerintah desa tidak pernah sama sekali melakukan jual beli aset desa kepada perusahaan,” ujarnya.

Lanjut Superson, bahwa adanya pihak perusahaan batubara  PT Bumi Barito (BB) yang melakukan aktivitas tambang di wilayah tersebut telah memiliki izin resmi. “Perusahaan pada prinsipnya hanya pinjam pakai di lahan tersebut. Nantinya apabila sudah selesai akan dikembalikan ke desa lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur PT Bumi Barito melalui Deputi, Liyadi mengatakan, pihaknya sangat menghormati atas keluhan warga Desa Dorong. Sehingga diharapkan dalam waktu dekat ada titik temu atau kesepakatan, sehingga permasalahan yang ada bisa selesai dengan baik. “Nanti setelah legalitas lahan desa dibuat, baru dibahas bersama pemerintah. Sehingga apabila digunakan perusahaan, sama-sama tidak menyalahi aturan,” katanya saat dikonfirmasi awak media. 

Liyadi juga mengungkapkan, bahwa tidak ada proses jual beli aset desa dengan pihak perusahaan, sebab hal itu jelas melanggar aturan. “Aset desa harus digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa,” pungkasnya. (ell)