Korupsi Waktu Perlambat Pelayanan

Rabu, Tanggal 15-05-2019, jam 08:41:10

single-post

FOTO: HEN/PE PENEGASAN: Inspektur Inspektorat Kota Palangka Raya Alman Pakpahan, saat ditemui awak media, kemarin (14/5).

PALANGKA RAYA - Inspektur Inspektorat Kota Palangka Raya Alman Pakpahan menyebutkan, jika ada instansi yang dengan sengaja memperlambat pelayanan kepada masyarakat, bisa diartikan sebagai perilaku korupsi. Pasalnya tindakan tersebut menyebabkan orang atau masyarakat tidak terlayani.

Dikatakan Alman, dalam UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, telah memuat banyak hal, terutama aturan yang dapat memberikan saksi tegas apabila masih ada instansi pemerintahan yang dianggap mengarah pada perilaku pungli atau korupsi. Terlebih, bahwa tidak sedikit laporan-laporan masyarakat yang menduga adanya praktik-praktik pungli maupun korupsi yang mengarah pada instansi pemerintahan selama ini.

“Dari sekian banyak instansi dilingkup pemerintahan daerah, maka instansi  dibidang pelayanan publik paling rentan terjadinya praktik pungli. Instansi seperti pendidikan, perizinan, kepegawaian, kependudukan dan instansi pelayanan pada tingkat kelurahan dan kecamatan, paling rawan terjadi praktik pungli. Termasuk memperlambat pelayanan atau pelayanan masyarakat, hingga tidak terlayani bisa masuk dalam bagian perilaku korupsi,” ucap Alman, kemarin (14/5).

Menurut Alman, upaya pemberantasan pungli maupun korupsi, telah digiatkan oleh satgas gabungan yang di dalamnya berisikan banyak unsur. Baik pemerintah daerah, kepolsian, Kejaksaan dan Pengadilan telah bersinergi untuk memberantas praktik pungli di wilayah Kota Palangka Raya.

“Satgas pungli di lingkup Pemerintah Kota juga gencar mensosialisasikan, agar semua instansi jangan sampai terjebak dalam lingkaran pungli atau berpotensi ke hal-hal yang bersifat korupsi. Inspektorat juga sering menerima laporan dugaan pungli. Walaupun yang dilaporkan belum memastikan adanya pungli sungguhan. Namun paling tidak masyarakat ada kesadaran mau melaporkan dugaan tersebut,” tuturnya.

Hal yang perlu dingat, kata Alman, laporan-laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti apabila dianggap benar-benar merugikan masyarakat. Misalkan ada instansi pelayanan publik yang dinilai telah memperlambat proses pelayanan atau ada masyarakat yang melaporkan dirinya tidak terlayani. Maka ketika ada keluhan atau aduan maupun laporan masyarakat tentang hal tersebut, bisa ditindaklanjuti.

“Aturan yang terkait dengan Tipikor sangat ketat, perilaku yang mengarah pada pungli atau korupsi sekalipun bisa ditindak. Termasuk, memperlambat pelayanan atau pelayanan bisa masuk dalam bagian prilaku korupsi,” pungkas Alman. (hen/abe)