Bupati Harapkan TPP Segera Direalisasikan

Rabu, Tanggal 12-02-2020, jam 02:44:31

single-post

NGOBROL: Bupati Batara H Nadalsyah saat berbincang-bincang dengan rekannya, di Bandara Penerbangan, Selasa (11/12).

JAKARTA - Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan. Dimana pelaksanaannya paling lambat 2 tahun setelah ditetapkan peraturan tersebut. PP Nomor 12 Tahun 2019 ditetapkan pada 6 Maret 2019, dalam pasal 58 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Peraturan Kepala Daerah yang berpedoman Peraturan Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, tetapi peraturan tersebut belum memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang terbaru. Sehingga sampai saat ini, ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara belum menerima Tambahan Penghasilan PNS (TPP) tahun 2020.

Bupati Barito Utara, H. Nadalsyah memerintahkan kepada Asisten Administrasi Umum, Ir. Inriaty Karawaheni, M.AP, Kepala DPPKA, Kepala Diskominfosandi, Kabag Organisasi dan Kabag Pemerintahan Setda serta Pejabat DPKA dan Bagian Organisasi untuk menanggulangi keterlambatan pembayaran tunjangan daerah/Tambahan Penghasilan PNS (TPP) untuk para Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2020. Kepala DPKA, Kabag Organisasi dan Pejabat DPKA serta Bagian Organisasi menemui Kepala DPKA Provinsi Kalimantan Tengah, H Nuryakin menyampaikan permintaan persetujuan Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk berkonsultasi dan berkoordinasi ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

Sedangkan Asisten Administrasi Umum dan Kepala Diskominfosandi serta Kabag Pemerintahan Setda menyusul Bupati Barito Utara di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, H Nadalsyah memerintahkan agar permasalahan keterlambatan pembayaran TPP dapat segera diselesaikan. “Konsultasikan dan koordinasikan dengan baik agar TPP dapat segera dibayarkan,” ucap bupati

Selain itu, H Nadalsyah berharap, agar rancangan peraturan yang dibuat terkait TPP dapat disetujui oleh Kemendagri dan Kemenkeu. "Tentunya kita berharap agar peraturan yang dibuat nantinya dapat disetujui, sehingga di tahun-tahun berikutnya TPP dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu,” harapnya. (diskominfosandi2020/abe)