Pemerintah Bekerja Keras Menurunkan Stunting okokokokok

Kamis, Tanggal 25-04-2019, jam 03:33:55

single-post

PALANGKA RAYA-Menanti jagoannya di pemilu 17 April lalu menang atau kalah, masyarakat harus bersabar. Peserta pileg DPRD kabupaten, kota, provinsi, DPR RI, dan DPD pun dituntut bekerja ekstra keras mengawal perolehan suara yang masih misteri. Karena sampai saat ini, penghitungan suara masih berlangsung di tingkat kecamatan.

Prediksi siapa yang bakal duduk di kursi lembaga legislasi, bertebaran. Namun, sejumlah petinggi partai politik di Kalteng tampak hati-hati dan bersabar mengumumkan jumlah perolehan suara sementara berdasarkan C-1 yang dilaporkan tim masing-masing.Seperti di internal PDIP, Golkar, NasDem, PPP, PKS, dan lainnya.

Misteri sosok yang bakal duduk di kursi DPRD provinsi, sulit diprediksi. Sejumlah politisi beralasan bahwa data Komisi Pemilihan Umum (KPU) saja ada kemungkinan human error, faktor kelelahan, dan kurang valid. Misalnya, data dari TPS selisih, sehingga perlu diperbaiki alias dilakukan hitung ulang.

“Ini yang membuat kami harus lebih hati-hati. Kami masih melakukan koreksi serta mengumpulkan data tersebut untuk dipertahankan di tingkat kabupaten,” ungkap Sekretaris DPD Partai Golkar Kalteng Suhartono Firdaus kepada Kalteng Pos di Jalan Imam Bonjol Palangka Raya, Rabu (24/4).

Pencapaian target partai berlambang beringin itu, kata dia, juga masih misteri. Sulit ditentuka. Sebab, pihaknya masih fokus di pilpres yang dinamika politiknya memengaruhi partisipasi pelaksanaan pileg.

Sehingga, lanjut Suhartono, kemungkinan harga kursi (jumlah perolehan suara untuk satu kursi) menjadi menurun dan berdampak pada perolehan data semua partai untuk suara DPRD provinsi sulit diprediksi.

“Kami agak susah untuk mencapai target jika melihat kondisi saat ini. Tapi yang jelas, di setiap dapil kami dapat mengamankan satu kursi di DPRD Kalteng. Untuk dapil III, H Abdul Razak meraih hampir 15 ribu lebih suara. Karena itu, satu kursi dipastikan sudah aman untuk dapil III,” tegasnya.

Pihaknya tinggal menunggu hasil dari dapil lainnya. Apabila sukses mengamankan dua kursi per dapil, maka secara keseluruhan Golkar akan mendapatkan delapan kursi untuk DPRD Kalteng.

“Masih membutuhkan koreksi lebih mendalam. Melihat data yang berpotensi berubah-ubah, kami juga tidak berani mengumumkannya. Karena masih banyak yang perlu dikoreksi,” tuturnya.

Pergerakan angka perolehan suara yang sulit diikuti, juga diakui Sekretaris DPW NasDem Kalteng Hj Mukaramah. Sampai saat ini, pihaknya belum berani mengklaim perolehan kursi oleh partainya. Karena masih dalam proses rekapitulasi di tingkat PPK.

“Kalau untuk provinsi kami optimistis bahwa di setiap dapil bisa dapat satu kursi. Mudah-mudahan bisa lebih, terutama untuk dapil I dan dapil III. Masih terus menunggu, karena saat ini masih dapat proses penghitungan,” jelasnya kepada Kalteng Pos, kemarin.

Untuk kursi legislatif di Kota Palangka Raya, imbuh Mukaramah, perwakilan setiap dapil dipastikan ada. Partainya menargetkan minimal tiga kursi.

Namun ketika disinggung soal nama-nama calegnya, ia mengatakan bahwa belum bisa memastikan itu, karena perolehan suara antarcaleg saling kejar-mengejar.

Di tempat terpisah, Sekretaris DPD PDIP Kalteng Y Fredy Ering mengungkapkan, pihaknya belum menerima form C-1 secara menyeluruh dari semua saksi yang disebarkan.

“Namun kami tetap optimistis meraih 12 kursi di DPRD provinsi, berdasarkan hasil penghitungan sementara. Kami masih terus menunggu laporan dari tim di setiap daerah,” tuturnya kepada Kalteng Pos.

Hal serupa diutarakan Sekretaris PPP Syamsul Hadi. Pihaknya belum terlalu yakin untuk dapat penambahan kursi. Tetapi pihaknya berharap bahwa tiga kursi yang ada saat ini masih bisa dipertahankan. Kursi DPRD Kalteng yang diduduki saat ini di dapil II, IV, dan V. Pihaknya berharap kali ini bisa memperoleh kursi di dapil I dan II.

“Perkiraan masih satu kursi setiap dapil. Untuk menambah kursi, kami belum tahu pasti. Masih menunggu hasil dari PPK,” ungkapnya singkat saat dikonfirmasi Kalteng Pos, Rabu (24/4).

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Kalteng Heru Hidayat pun mengatakan, pihaknya masih bersabar menunggu hasil dari PPK.

Berapa jumlah dan perkiraan siapa yang mendapat kursi di DPRD provinsi, masih misteri. Ditambah lagi dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU). Dapat dipastikan bakal menambah suara partai dan caleg.

Ketua KPU Kabupaten Barito Utara Malik Muliawan menjelaskan, pada 17 April saat pencoblosan serentak, ternyata ada warga masyarakat yang seharusnya menggunakan A5. Namun kenyataannya tidak terlihat pada pemilih yang mencoblos.

“KPPS memperbolehkan 24 orang tersebut untuk mencoblos. Menurut Panwascam, itu merupakan pelanggaran administrasi. Panwascam pun menerbitkan surat yang berisi rekomendasi agar di TPS 37 Pangkuraya, tempat 24 orang tersebut mencoblos, dilakukan PSU. Berdasarkan pertimbangan bahwa PSU dilakukan dari seluruh jenis pemilu, baik pileg maupun pilpres. KPU Barito Utara sudah mengeluarkan surat keputusan tentang pelaksanaan PSU dengan jadwal Rabu (24/4), dengan alasan bahwa pemilu sebelumnya di TPS 37 Pangkuraya cacat hukum,” terangnya.

Saat memantau langsung PSU itu, Ketua KPU Kalteng Harmain Ibrohim mengungkapkan, PSU dan pemungutan suara lanjutan (PSL) digelar di Kabupaten Barito Utara dan Kapuas. PSU di TPS 37 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Barito Utara, DPT 158 yang hadir 139. Menggunakan KTP elektronik setempat (DPK) 6 orang, DPTB (pemilih pindahan pengguna A5 ) 3 orang.

“Saya memantau proses PSU di Batara. Berjalan lancar. Sampai sekarang masih proses penghitungan. Di Kapuas juga berjalan dengan lancar. Hasilnya akan direkap di kecamatan masing-masing” ungkapnya kepada Kalteng Pos, tadi malam.

Disinggung soal PSU di Kobar yang akan digelar hari ini, Harmain mengatakan bahwa sudah dipersiapkan sesuai dengan prosedur.

"Kami berharap semuanya berjalan aman dan lancar. Semoga partisipasi pemilih lebih baik, demi menentukan calon pemimpin ke depan," tuturnya.

Pria yang akrab disapa Ustaz Harmain itu menegaskan, dalam pelaksanaan PSU berarti dilakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan presiden dan pemilihan legistalif. Sedangkan untuk pemungutan suara lanjutan, artinya ada tahapan yang terhenti, sebagaimana yang terjadi di Kapuas.

Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi mengatakan, PSU dilakukan karena ditemukan sebanyak 24 pemilih yang ikut memilih di TPS 37, yang seharusnya tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

“Sebanyak 24 orang ini tidak mengantongi A5. Meskipun memiliki KTP elektronik, namun jika tidak terdaftar dalam DPT, tidak bisa untuk memilih. Yang bersangkutan hanya bisa memilih di TPS sesuai alamat dalam KTP. PSU dilakukan paling lambat 10 hari setelah tanggal 17 April. Kami memastikan dilaksanakan sesuai ketentuan, dengan alur dan mekanisme pemungutan seperti biasa,” terangnya.(nue/abw/*adl/ce/abe)