Dijadikan Ibukota, Kalteng Siapkan 300 Ribu Ha

Kamis, Tanggal 02-05-2019, jam 06:33:24

single-post



 

PALANGKA RAYA - Rencana Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memindahkan Ibukota ke luar Pulau Jawa kembali berhembus. Dimana saat ini ada beberapa daerah yang berpeluang salah satunya Kalimantan Tengah (Kalteng), khususnya Palangka Raya. Bahkan pihaknya sudah menyiapkan 300 ribu hektare.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng Fahrizal Fitri mengatakan, seperti sebelumnya, dari provinsi menyatakan siap. Jika memang nantinya dipercaya menjadi Ibukota. Dimana lahan yang diperlukan pemerintah hanya mencapai 30 ribu sampai 40 ribu hektare. “Cukup saja kalau masalah lahan. Bahkan kami juga siap jika nantinya dipercaya menjadi ibukota negara,” ucap Fahrizal Fitri, kemarin (1/5).

Namun Fahrizal pun mengingatkan, kepada masyarakat Kalteng harus lebih cerdas dalam mengantisipasi jika memang ibukota jadi pindah. Pemprov pun akan berusaha supaya perekonomian di Kalteng meningkat. “Perekonomian harus meningkat, baik itu dari segi pariwisata atau pun kerajinan lokal Kalteng,” lanjutnya.

Disisi lain juga Fahrizal menuturkan, bahwa wilayah hutan di Kalteng juga harus dijaga. Jangan sampai karena Isu pemindahan ini hutan yang kita miliki menjadi rusak. “Kita tetap menjaga hutan, karena pemindahan ibukota ini dikarenakan Kalteng menjadi paru-paru dunia,” jelasnya.

Terpisah, menurut Praktisi Hukum Antonius menjelaskan, terkait isu pemindahan Ibukota negara sangat bagus. Pasalnya di Kalteng tidak terlalu rentan terhadap musibah seperti banjir atau pun gempa sekali pun. “Kalau banjir yang terjadi saat ini pun bukan dikarenakan bencana alam, melainkan sistem drainasenya harus diperbaiki,” katanya.

Bahkan dari segi tindak kejahatan pun menurut Anton itu bisa terjadi di daerah mana saja tergantung masyarakatnya. Jadi dia juga menyetujui bahwa Kalteng nantinya dijadikan Ibukota negara.

“Setuju saja, namun harus dikaji lebih dalam lagi. Karena pemindahan Ibukota ini memerlukan waktu dan biaya tidak sedikit. Kalau tindak kejahatan itu tergantung diri kita masing-masing saja,” tegasnya.

Sebelumnya sekitar Januari 2019, Staf Khusus Menteri PPN RI/Kepala Bappennas Dr Imron Bulkin, MRP, menjelaskan ada beberapa pertimbangan kenapa ada rencana pemindahan ibu kota yakni mengurangi beban di Jakarta. Dapat merubah pemikiran masyarakat, karena lahannya masih luas untuk memberikan pekerjaan. “Meningkatkan pengelolaan dalam pembanguanan dan bisnis biar efektif. Serta lokasinya pun harus strategis,” ucapnya.

Dia pun menjelaskan, jika pemindahan ibukota memang terlaksana, estimasi dana yang harus digelontorkan untuk jumlah orang ASN 1,5 juta yakni sekitar Rp 466 triliun, luas lahan mencapai 40 ribu hektare. Namun jika ASN nya dibawah satu juta, estimasi biayanya bisa mencapai Rp 323 triliun dan minimal luasannya sekitar 30 ribu hektare.

“Anggaran tersebut tidak hanya dari APBN, melainkan dari BUMN, KPPU dan pihak swasta,” jelasnya, ketika menjadi narasumber di Rapat Para Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) wilayah barat.

Rektor UPR Dr Andrie Elia Embang pun sempat angkat bicara terkait isu pemindahan Ibukota negara, menurutnya berdasarkan hasil rapat dengan 30 PTN salah satunya menyetujui Palangka Raya menjadi Ibu Kota negara. Menurutnya secara secara Ilmiah Kalteng dapat dipertanggungjawabkan jadi Ibukota Negara. “Karena dari segi sosial, budaya dan sebagainya sudah siap, tinggal menunggu dari segi politis,” katanya.

Terkait anggaran, Andrie rasa itu tidak ada masalah. Pemindahan negara ini bisa membuat efisiensi dari bencana banjir, gempa dan kemacetan. “Kita perlu dukungan masyarakat Kalteng untuk rencana ini. Bahkan dari segi akademis pun sangat bagus jika nantinya Palangka Raya jadi Ibukota,” imbuhnya (jun/abe)