Pindah Ibukota, Mafia Tanah Akan Merajalela

Jum`at, Tanggal 10-05-2019, jam 06:28:21

single-post

Ilustrasi

PALANGKA RAYA – Wacana pemindahan ibukota negara ke pulau Kalimantan terus mencuat. Beberapa kota di Kalimantan umumnya dan Kalteng khususnya digadang-gadang akan menjadi Ibukota Negara Indonesia. Meskipun masih dikaji dan pengerucutan nama belum usai, sejumlah sisi positif dan negatif mulai diperbincangkan publik Kalimantan Tengah.

Patut diapresiasi bahwa banyak dinilai positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi jika Tambun Bungai terpiih jadi Ibukota Negara. Akan tetapi disisi lain pemindahan ibukota berpotensi memunculkan sejumlah masalah sosial yang sudah, sedang dan mungkin akan semakin marak.

Salah satu pemerhati persoalan agraria, Eldonie Asi Mahar menilai wacana pemindahan ibukota ke-Kalteng akan membuat maraknya aksi penyerobotan lahan oleh oknum mafia tanah maupun masyarakat secara semena-mena.

“Secara ekonomi jika ibukota pindah ke-Kalteng otomatis harga tanah akan semakin naik. Ini yang membuat orang tergiur menjual dan membeli tanah untuk investasi serta bisa terjadi adanya penyerobotan lahan secara serampangan,” ujar Eldon, Rabu (8/5).

Mantan pengurus Gapensi Kalteng ini menilai persoalan tanah di Bumi Tambun Bungai tidak bisa dianggap sebelah mata, melainkan dilihat sebagai persoalan serius dari segala aspek kehidupan. “ Prinsipnya persoalan tanah ini kompleks dan harus diselesaikan secara hati-hati sehingga menimbulkan berbagai hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Lanjutnya, banyak masyarakat yang tidak jeli saat membeli lahan oleh oknum tidak bertanggungjawab. Hingga akhirnya diperkarakan dan mendekam di penjara," ucapnya.

Sebagai pemerhati persoalan tanah di Kalteng, beberapa waktu lalu Eldon mengatakan pernah mempidanakan oknum berinisial SY yang melakukan penyerobotan lalu menjual pada saudara RD. Anehnya, dalam kasus tersebut turut melibatkan oknum kelurahan yang mengeluarkan surat tanah palsu. "Saat ini SY sudah divonis karena pemalsuan tanda tangan," ucapnya.

Belajar dari salah satu perkara pemalsuan dokumen tanah oleh oknum keluarahan,  Eldon pun menyarankan agar masyarakat yang membeli lahan dari seseorang agar mengecek secara teliti keabsahannya. Mulai dari RT, Lurah, Camat hingga BPN, sehingga surat yang dipegang betul-betul asli dan memiliki kekuatan hukum tetap.

"Memang terkadang ada kesalahan dari oknum pejabat sebelumnya. Dimana mereka hanya menandatangani surat tanah milik masyarakat namun tidak mengecek ke lapangan," tuturnya.

>> Presiden Tinjau Lokasi Calon Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Tengah, Gunung Mas, 8 Mei 2019 <<

Lebih lanjut, rasa was-was ini juga muncul setelah gencarnya isu pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Tengah. Sehingga masyarakat diminta bijak dan teliti mengenai lahan. "Tentunya kakek saya Mahir Mahar juga berkeinginan agar Kalimantan Tengah dihuni oleh masyarakatnya. Namun bukan dengan pertikaian," urainya.

Ditambahkan, Eldoniel pun meminta aparat penegak hukum bisa lebih mendalami keterlibatan mafia tanah yang membuat investor maupun masyarakat dirugikan. "Aparat penegak hukum juga harus mendalami terkait mafia tanah. Karena merekalah yang bisa membuat warga sengsara," harapnya. (her)