Pal 12 Ditutup, Warung Jablai Ramai Dikunjungi

Ketika Pembersihan Prostitusi Dipertanyakan

Kamis, Tanggal 12-12-2019, jam 09:10:50

single-post

Ilustrasi


Meski pemerintah Kota Palangka Raya telah resmi menutup praktik prostitusi di Bukit Sungkai di Jalan Tjilik Riwut Km 12, Kota Palangka Raya beberapa waktu lalu, namun praktik prostitusi warung remang-remang atau warung jablai masih terjadi dan mulai ramai dikunjungi.

 

Keberadaan warung pinggiran Jalan Mahir Mahar dan Jalan Tjilik Riwut sekitar Km 14, seolah-olah tak bisa ditertibkan pemerintah. Padahal, bukan rahasia lagi warung pinggiran itu menyediakan jasa plus-plus. Tak hanya itu, wanita penghibur yang dijajakan disana dibandrol dengan tarif Rp 150 ribu sampai Rp 250 ribu. Tarif tersebut dinilai jauh lebih murah dari pada tempat lokalisasi sebelumnya.


Dengan tariff yang murah tak sedikit laki-laki yang berkunjung, mulai dari anak muda hingga orang tua. Meski masih adanya tempat prostitusi seperti itu, pemerintah dituntut untuk membereskan wilayah Kota Cantik dari prostitusi hingga tuntas. 


Menurut Wakil Rakyat yang duduk di DPRD Kota Palangka Raya, Ruselita, pihaknya memang mengapresiasi keberanian pemerintah menutup lokalisasi Km 12. Namun warung pinggir jalan yang juga dijadikan tempat prostitusi, harus menjadi pekerjaan rumah yang semestinya diselesaikan.


"Sudah sangat bagus, sudah menutup lokalisasi. Tapi masih ada catatan, yaitu warung pinggiran jalan yang juga melakukan praktik ilegal itu seharusnya ikut dibereskan hingga merata," ujarnya.


Selain itu, pihaknya juga menyoroti persoalan kemana perginya Pelaku Seks Komersil (PSK) dari Km 12. Sementara, pembinaan maupun lapangan kerja baru belum mampu disiapkan pemerintah dengan maksimal. Dirinya khawatir, PSK dari Km 12 bakal berpindah ketempat yang baru dan masih beroperasi itu. "Kalau masih ada yang buka, mana bisa dipastikan apakah mereka berhenti atau masih lanjut. Saya kira itu tupoksinya dinas terkait untuk menjelaskan," timpalnya.


Sementara itu, salah seorang PSK bernama Vivi yang dibincangi awak koran ini saat deklarasi penutupan tempat kerjanya baru-baru ini, menyayangkan upaya Pemko itu. Vivi mengklaim, Km 12 merupakan lokalisasi yang terjamin kebersihannya dan bebas dari penyakit menular. Menurutnya, PSK yang berada pada warung pinggir jalan, tak pernah cek darah ataupun melakukan tes kesehatan rutin.


"Kalau kami disana jelas, tiap bulan cek darah. Sementara mereka yang pinggiran jalan itu kan belum tentu. Kalau mau ditutup harusnya ditutup semua, jangan cuman tempat kami," sesal Vivi.


Selain itu kata Vivi, saat ini banyak pemain yang menggunakan aplikasi berbasis digital untuk menjajakan diri. Bahkan ia mengaku, dirinyapun pernah menggunakan aplikasi tersebut untuk mencari pelanggan. "Dulu saya pernah, tapi sekarang sudah ganti aplikasi. Sekarang saya nggak pakai lagi," tuturnya.


Maraknya prostitusi berbasis online itu pun tak ditampik oleh pemerintah.  Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya Akhmad Fauliansyah mengakui, hal itu merupakan tantangan yang cukup sulit untuk dikendalikan. Pasalnya, pemerintah kesulitan untuk mengontrol dimana dan bagaimana cara kerja dari aplikasi yang digunakan untuk menjajakan pekerja seks komersil tersebut.


"Untuk yang online saya kira bukan hanya di Palangka Raya saja, semua wilayah di Indonesia pasti ada. Hanya saja untuk masalah warung pinggiran jalan yang masih ada praktik prostitusi tentu dilakukan secara bertahap," pungkasnya. (*)

Penulis Hendri, Palangka Raya