Informasi di “Kebiri”

Rabu, Tanggal 08-04-2020, jam 02:17:38

single-post

Vinsensius

TIM Gugus Tugas Covid-19 Kalimantan Tengah (Kalteng) mengambil keputusan untuk tidak memberikan informasi secara kontinu kepada masyarakat. Biasanya setiap hari perkembangan disampaikan. Namun kini hanya tiga hari dalam satu minggu.  

Kebijakan tanpa alasan yang jelas tersebut menuai pro dan kontra. Ibarat ayam kehilangan induk. Begitulah yang dirasakan publik. Ketika kebutuhan akan informasi kurang di tengah-tengah pandemi covid-19.

Publik pun merasa hak untuk memperoleh informasi tentang kesehatan seolah-olah di “kebiri”. Padahal, pemenuhan informasi merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang. Alih-alih membuka informasi secara luas.  Pemerintah malah mengambil langkah tidak populer. Ruang publik untuk mendapatkan informasi malah dipersempit. 

Publik tentu bertanya. Ada apa?

Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pemerintah diwajibkan memberikan informasi kepada publik. Terutama informasi yang dapat menjauhkan masyarakat dari virus corona.

Dikutip dari Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Hendra J Kede. Ia berpendapat, tidak satupun pasal dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP yang mengatur tentang pengecualian atau menutup informasi pandemi. Termasuk informasi diri pasien yang tertular. Seperti informasi tempat tinggal, informasi riwayat perjalanan, dan informasi riwayat kontak.

Sebaliknya. UU KIP mengatur tentang kewajiban untuk segera menyampaikan kepada seluruh masyarakat. Terkait adanya potensi ketertularan suatu penyakit.

Apalagi sudah pada level pandemi, seperti pandemi corona. Tidak saja kewajiban untuk menyampaikan segala informasi tersebut kepada masyarakat luas. Namun merupakan kewajiban seketika sebagai informasi serta merta. Begitu diketahui oleh Pejabat publik seketika itu juga harus diinformasikan.

Pasal 10 ayat 1 UU 14/2008 tentang KIP berbunyi: “Badan publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum”.

Ada yang berpendapat bahwa pasal 17 huruf h angka 2 mengatur tentang kewajiban melindungi informasi riwayat kesehatan orang tertular pandemi corona. Namun ia tidak sependapat dengan pendapat tersebut.

Jika didalami. Pasal 17 huruf h angka 2 diatas, mengatur tentang kewajiban badan publik. Jika ada permintaan informasi dari publik kepada badan publik terkait riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang (dan bersifat pribadi).

Kata permintaan tersebut, lebih menjelaskan tentang situasi lingkungan normal-normal saja bukan pandemi. Dan permintaan riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang tersebut terhadap penyakit yang bersifat pribadi dan tidak penyakit yang membahayakan publik, hanya mengancam diri penderita sendiri. Dan penyakit tersebut tidak bisa dikategorikan bagian dari wabah, atau Endemi, apalagi Pandemi.

Tidak ada pengaturan dalam UU 14/2008 tentang pengecualian informasi terkait pandemi, yang ada hanya pengaturan, sekali lagi, terkait riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang dalam situasi normal dan pengaturan itu bukanlah terkait wabah, atau endemi, apalagi pandemi.

Dengan demikian, terkait informasi orang tertular virus corona, riwayat kontak, riwayat perjalanan adalah wajib diumumkan kepada masyarakat. Sebagai informasi serta merta oleh pemerintah, agar masyarakat umum bisa dilindungi dari ketertularan virus dan meningkatkan kewaspadaan.

Selain itu, masyarakat dapat tenang dan tidak was-was karena mereka yakin dengan siapa boleh berinteraksi, kemana boleh pergi, dan daerah mana yang harus dihindari. Tidak memerlukan permohonan untuk menyampaikan informasi tersebut.

Masyarakat tidak memerlukan rekam jejak medis lengkap orang yang tertular virus corona. Masyarakat tidak memerlukan informasi kondisi, perawatan, dan pengobatannya. Masyarakat hanya butuh informasi siapa saja yang sudah tertular virus corona, kemana saja dia pernah berkunjung (termasuk kediamannya), pakai transportasi apa, dan dengan siapa saja pernah berinteraksi. Agar Pandemi ini terkontrol dan masyarakat luas tidak tertular.

Penjelasan Hendra J Kede ini, tentunya dapat ditarik kesimpulan, bahwa pemerintah wajib menyampaikan informasi pandemi corona secara kontinu. Agar masyarakat mendapatkan edukasi dan mampu membuat rencana secara mandiri menghindari virus corona. Tentu juga tetap mengikuti imbauan dari otoritas yang berwenang.

Paling penting yang harus dilaksanakan pemerintah membuka informasi seluas-luasnya dan secara transparan. Dengan harapan kesehatan masyarakat dapat terjaga dan pandemi covid-19 dapat diminimalisir. Bukan mengebiri infomasi publik.

Berdasarkan data per tanggal 7 April 2020 (Sumber: Tim Gugus Tugas Covid-19). Kategori ODP berjumlah 603 orang, PDP diangka 45 orang, dan pasien positif 20 orang. Pasien sembuh atau negatif 6 orang.(*)

Penulis: Vinsensius, Pemimpin Redaksi Palangka Ekspres.